Thomas Daniels
Komisi Hukum Inggris dan Wales telah memulai proses konsultasi untuk mengeksplorasi gagasan mengakui mata uang kripto dan NFT (non-fungible token) sebagai bentuk properti berdasarkan usulan undang-undang baru.
Dalam pernyataan badan hukum independen, digarisbawahi bahwa ada potensi token kripto dan NFT untuk diberikan hak milik. Komisi mengundang tanggapan masyarakat hingga tanggal 22 Maret untuk memajukan proposal ini.
Komisi tersebut menekankan peran penting hak milik dalam skenario seperti kebangkrutan atau intervensi ilegal, dan menunjukkan tantangan berbeda yang ditimbulkan oleh aset digital. Aset digital, yang berbeda dari aset berwujud tradisional atau aset yang didasarkan pada hak seperti utang dan sekuritas keuangan, menantang kategori tradisional properti pribadi, sehingga mendorong evaluasi ulang kerangka hukum yang ada saat ini.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari proyek Komisi Hukum yang lebih luas mengenai aset digital dan dokumen perdagangan elektronik berdasarkan hukum perdata internasional, dengan batas waktu pemberian masukan yang ditetapkan pada 16 Mei.
Sarah Green, komisaris yang bertanggung jawab atas hukum komersial dan umum, menyebutkan bahwa sifat digital dan desentralisasi dari aset-aset ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi mekanisme hukum perdata internasional yang ada dalam menyelesaikan masalah yurisdiksi dan sengketa hukum.
Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mengumpulkan wawasan tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam praktik komersial dan hukum terkait aset digital dan dokumen perdagangan elektronik.
Umpan balik yang dikumpulkan akan menginformasikan rancangan akhir undang-undang mengenai pengakuan kripto sebagai properti, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Proses ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum di masa depan, terutama setelah diperkenalkannya Undang-Undang Dokumen Perdagangan Elektronik baru-baru ini, yang mendukung digitalisasi dokumen perdagangan di Inggris.
