David Edwards

Diterbitkan pada: 24/01/2025
Bagikan itu!
GDAC Pertukaran Kripto Korea Selatan Diretas untuk Mata Uang Kripto Senilai $13.9 Juta.
By Diterbitkan pada: 24/01/2025
Korea Selatan

Dengan diperkenalkannya ID digital yang diamankan oleh blockchain, Korea Selatan tengah mengubah sistem identitas nasionalnya. Dengan bantuan proyek baru ini, sistem ID era 1968 akan didigitalkan, sehingga penduduknya akan mendapatkan keamanan yang lebih baik. Program percontohan ini menargetkan warga negara berusia 17 tahun ke atas dan akan dimulai di sembilan wilayah, termasuk Sejong, Yeosu, dan Geochang.

Meskipun ID digital semakin populer di seluruh dunia, keamanan siber masih menjadi masalah utama. Pemerintah Korea Selatan bermaksud menanggapinya dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan enkripsi mutakhir. Namun, detail mengenai jaringan blockchain tertentu belum diketahui. Proyek pemerintah sebelumnya yang menggunakan platform blockchain lokal ICON dibatasi pada tugas administratif seperti menerbitkan dokumen.

Untuk memudahkan akses ke layanan publik dan swasta, pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menyediakan kartu tempat tinggal digital bagi warga negara asing. Kartu digital tersebut akan diintegrasikan dengan jaringan keuangan regional dan memiliki keabsahan hukum yang sama dengan kartu fisik. Untuk beralih ke sistem digital, penduduk yang kartu fisiknya diterbitkan sebelum Januari 2025 harus mendatangi otoritas imigrasi.

Penerapan ID Digital di Seluruh Dunia

Kecenderungan yang meningkat di seluruh dunia tercermin dalam upaya Korea Selatan. Sistem identitas digital dengan cepat diadopsi oleh negara-negara termasuk Nigeria, Afghanistan, dan Qatar. ID digital universal merupakan komponen utama dari “Strategi Layanan Autentikasi Digital dan Kepercayaan Nasional 2024-2026” Qatar. Dengan bantuan Bank Dunia, Nigeria berharap agar semua penduduknya menggunakan ID digital pada tahun 2026, sementara Afghanistan telah merekrut lebih dari 15 juta orang dalam program e-Tazkiras.

Mantan perdana menteri Thailand mendukung legalisasi aset digital.
Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri Thailand, telah mengadvokasi legalisasi perjudian daring dan aset digital. Ia berpendapat bahwa pelonggaran regulasi pada sektor-sektor ini dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian, dengan menunjukkan bahwa miliaran dolar telah mengalir ke perjudian ilegal setiap tahun.

Selain itu, Shinawatra mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Thailand (SEC) untuk memperluas regulasi yang ada terkait aset digital, seperti mengizinkan perdagangan stablecoin dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) aset digital. Kepemimpinan Thailand dalam perbankan digital ditunjukkan oleh upaya mata uang digital bank sentral (CBDC) yang canggih, seperti keterlibatannya dalam uji coba mBridge untuk pembayaran lintas batas regional.

sumber