David Edwards
Perwakilan Tom Emmer telah menegaskan kembali pendiriannya terhadap mata uang digital bank sentral (CBDC), menyebutnya sebagai ancaman mendasar bagi privasi dan independensi keuangan Amerika. Berbicara dalam sidang kongres baru-baru ini, Emmer berpendapat bahwa mengizinkan pejabat yang tidak dipilih untuk mengawasi penerbitan CBDC dapat "mengubah cara hidup Amerika."
Pernyataannya ini menyusul langkah tegas mantan Presiden Donald Trump, yang pada 23 Januari menandatangani perintah eksekutif yang melarang pembentukan, penerbitan, peredaran, dan penggunaan CBDC di Amerika Serikat. Emmer menekankan bahwa undang-undang yang ia ajukan kembali dapat melindungi pemerintahan mendatang dari potensi pemanfaatan CBDC sebagai alat pengawasan keuangan.
Pada sidang yang sama, CEO Paxos, Charles Cascarilla, menyerukan kejelasan regulasi terkait stablecoin, dan mendesak para legislator untuk memastikan konsistensi di seluruh yurisdiksi. Cascarilla menekankan bahwa kerangka regulasi yang terpadu akan mencegah peluang arbitrase, memastikan bahwa penerbit mematuhi standar yang sama secara global.
“Dengan menerapkan serangkaian aturan yang sama yang harus dipenuhi semua orang untuk mengakses pasar AS, hal ini akan menciptakan persaingan menuju puncak, bukan persaingan menuju ke bawah,” ujar Cascarilla.
Emmer, seorang Republikan dari Minnesota, lebih lanjut menggarisbawahi kekhawatiran privasi terkait CBDC, menganjurkan undang-undang pro-stablecoin sebagai sarana untuk mengintegrasikan keuangan tradisional dengan teknologi blockchain sambil menjaga privasi pengguna.
“Hal ini menggarisbawahi mengapa kita harus memprioritaskan undang-undang yang pro-stablecoin di samping undang-undang yang anti-CBDC,” ujarnya.
Sementara itu, di tengah meningkatnya momentum legislatif pro-kripto, sebuah laporan dari Center for Political Accountability (CPA) telah menyuarakan kekhawatiran mengenai meluasnya pengaruh industri mata uang kripto dalam politik AS. Menurut laporan CPA tertanggal 7 Maret, perusahaan-perusahaan kripto secara kolektif telah menghabiskan $134 juta untuk pemilu 2024 dalam apa yang disebutnya sebagai "pengeluaran politik yang tidak terkendali", yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas regulasi.
